“ONAN BARU” PANGURURAN

Pekan Inpres Pangururan Desa Pardomuan I, yang lebih dikenal dengan nama Pasar (Onan) Baru terletak di tengah kota Pangururan. Awalnya pasar ini merupakan pasar kecamatan (ketika masih bagian dari Kab Taput dan Tobasa) dan didirikan 27 Agustus 1984. Pasar ini kemudian menjadi  pasar Kabupaten, sejak Kab Samosir berdiri sendiri (2003) dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346).

pasar pangururan

BANGUNAN PASAR PANGURURAN SETELAH DIBANGUN

Pasar Baru pada umumnya berfungsi sebagai pasar eceran, meski  juga menjadi pasar penunjang di mana pedagang pengumpul membeli dan menampung hasil-hasil pertanian para petani di sekitar Samosir seperti kopi, bawang, ikan mas, ikan  “pora-pora”, dan mangga  yang kemudian dipasarkan terutama ke Medan. Lahan pasar ini dikuasai dan dikelola oleh Pemkab Samosir setelah diserahkan empat marga pionir  (si opat turpuk) yakni marga Simbolon, Tamba, Nadeak, dan Silalahi pada 1984. Jadi status kepemilikan lahan ini adalah hak pengelolaan,  dengan luas lebih kurang 2 hektar.

Profil Umum Pengelola Pasar

Ketika pasar masih dikelola oleh Pemkab Taput (1984-1998), maka seluruh pengelolaan pasar berada di bawah petugas perpas (pemungut retribusi) dan ketika pasar di bawah otoritas Pemkab Tobasa (1998-2003), Camat Pangururan mulai ikut mengelola pasar dalam skala kecil. Sejak di bawah pengelolaan Pemkab Samosir (2003 sampai sekarang), pada awalnya pasar masih dikelola pemungut retribusi yang ditetapkan oleh Pemkab Taput.

Namun, setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati Samosir Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Pasar Dari Bupati Samosir Kepada Camat Sekabupaten Samosir, wewenang pengelolaan pasar berada di tangan Camat Pangururan. Untuk merealisasikan target retribusi pasar,  Dispenka juga terlibat dalam pengelolan pasar.

Dispenka ‘memperbantukan’ 8 stafnya (2 PNS dan 6 Tenaga Honor Lepas atau THL) di kantor Camat Pangururan dengan tujuan agar bisa memenuhi realisasi target retribusi yang ditetapkan. Namun menurut, staf Dispenka, pegawai yang diperbantukan ini akan dipindahkan pada 2012 ke kantor camat, karena membebani anggaran Dispenka. Gaji 6 orang pegawai honor diperkirakan mencapai 5 juta per bulan, sementara retribusi yang dipungut hanya 3 juta per pekan (berarti 12 juta sebulan). Jumlah pungutan retribusi ini juga fluktuatif.

Apalagi, penempatan pegawai Dispenka ini dikeluhkan camat, karena kadang sulit dikontrol karena memang bukan di bawah kendalinya. Bahkan Dispenka mengatakan, karena Dispenka merupakan koordinator PAD daerah, kalau target realisasi retribusi tidak dapat dipenuhi SKPD tertentu, maka kadang dibebankan kepada kantor ini untuk mendorong SKPD tersebut.

Karena itu, menurut camat sebagai pengelola pasar, wewenang dan otoritasnya kadang-kadang tidak penuh karena terjadi tarik menarik antara Dispenka, Diskoperindag, dan Camat sendiri terutama dalam proses pendataan pedagang menjelang relokasi baik ke pasar penampungan sementara mau pun relokasi ke pasar tradisional yang sedang dibangun.  Tarik menarik kepentingan antar-lembaga ini, ditambah tim-tim yang dibentuk Bupati dalam rangka relokasi menambah kuatnya pertarungan kepentingan sehingga kebijakan dalam mekanisme relokasi pada tingkatan tertentu tidak berjalan mulus. Padahal sejauh ini, dari segi regulasi, maka pihak pengelola pasar yang sah atas nama hukum adalah Camat Pangururan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2006.

Sejak 4 Juli 2011, Camat sebagai pengelola pasar mengerahkan 10 petugas kantor camat untuk menagih retribusi setiap pekan. Ini dilakukan karena DPRD Kab Samosir mengkritik rendahnya  kontribusi PAD dari pasar relatif rendah. Menurut Camat Pangururan, Ibu Lumongga Panggabean, meski ada peraturan yang mengatur bahwa pedagang harus membayar sewa (Pasal 7 Perda Kab Samosir tentang Retribusi Pasar), namun faktanya tidak pernah dikutip. Pedagang hanya membayar retribusi pasar Rp 3.000 per pekan dan retribusi kebersihan Rp 2.000 per pekan.

Petugas kebersihan dan keamanan sekaligus dilalukan pihak pengelola pasar. Namun pengelola pasar hanya bertanggungjawab menjaga kebersihan dalam pasar. Pembersihan pasar dilakukan sehari menjelang pekan dan sehari setelah pekan. Ini mungkin dilakukan karena aktivasi pasar hanya sekali seminggu. Peralatan kebersihan juga disediakan pihak pengelola pasar.

Sementara kebersihan di luar pasar menjadi tanggungjawab Dinas Tarukim. Satpol PP dan Dinas Perhubungan hanya ditugaskan secara aksidental pada saat proses relokasi ke pasar penampungan sementara.

Sejarah Perkembangan Pasar

Sejak 1978-1979, menurut Parna Simbolon (anak seorang pemberi tanah dan sekarang Kades Pardomuan, tempat lokasi Pasar Onan Baru), Bupati Taput ketika itu, Gustaf Sinaga telah berupaya menjajaki lokasi pasar di Pangururan. Lokasi lahan yang dijajaki adalah Lumban Pea di sekitar Tano Ponggol (Tanah Genting) dan di sekitar Simonong (sekarang lokasi SPBU).  Tapi kemudian gagal karena marga pemilik tanah ulayat tidak setuju. Tokoh Raja Naoloan (Naibaho) menyembah sujud kepada Bupati Taput, Salmon Sagala ketika itu, agar tanah mereka tidak dijadikan lokasi pekan karena di tanah itu akan dibangun makam leluhur mereka.

Namun informan lain menuturkan cerita berbeda. Kegagalan itu bukan semata karena rencana membangun makam, tapi karena ada permainan dari panitia yang mengambil keuntungan dari pemilik tanah ulayat di Lumban Pea.  Ada anggota panitia yang hendak menyerahkan tanah, tapi sesungguhnya tidak memiliki tanah, malah hendak mengambil hak atas tanah, sehingga pemberi tanah marah. Ini diperparah karena ketersinggungan salah satu keluarga turunan Raja Oloan, keluarga terpandang dan anak-anak yang terdidik, kepada Gustaf Sinaga. Bupati ini dianggap kurang menghormati martabat kerabat Raja Oloan, padahal Bupati ini pernah tinggal di Lumban Pea, ketika dia masih sekolah sebelum menjadi bupati. Akhirnya tanah ini gagal ditetapkan menjadi pasar, padahal penimbunan tanah rencana area pasar ini sudah menelan biaya lebih kurang 10 juta saat itu.

Untungnya empat marga (si opat turpuk), yakni  Simbolon, Tamba, Nadeak, dan Silalahi bersedia menyerahkan tanah seluas 72.150 meter bujur sangkar pada 12 November 1979 (Informasi lebih lengkap lihat Surat Perjanjian/Penyerahan).

Dalam Surat Perjanjian/Penyerahan antara pihak pemberi tanah atau si opat turpuk (Pihak Pertama) dengan pihak penerima tanah atau Pemkab Taput (Pihak Kedua) disepakati poin-poin berikut:

  • Pihak Pertama menyerahkan sebagian tanah mereka yang terletak di Upahoda Pardomuan I Negeri kepada Pihak Kedua.
  • Pihak Kedua mengembalikan sebagian tanah dalam bentuk persil  ruko (ukuran 5×12 m) kepada Pihak Pertama. Jumlah persil ruko yang diterima Pihak Pertama,  sesuai dengan luas tanah yang mereka serahkan.
  • Pihak Kedua mengeluarkan sertifikat, ijin bangunan, dan membebaskan biaya pajak bangunan dan ongkos-ongkos administrasi persil.
  • Pihak Kedua memberikan kredit jangka panjang, sekurang-kurangnya sejumlah nilai uang yang cukup untuk membangun satu gedong pertokoan kepada masing-masing Pihak Pertama.
  • Pihak Kedua mengutamakan anak keturunan Pihak Pertama untuk diangkat menjadi pegawai perpas apabila ada pengangkatan pegawai.
  • Pihak Kedua mengutamakan Pihak Pertama untuk menyewa kios-kios yang ada di dalam pekan inpres tersebut.
  • Pihak Kedua memberikan bantuan berupa uang kepada Pihak Pertama yang mempunyai rumah di dalam area tanah tersebut (biaya pemindahan rumah).
  • Pihak Kedua memberikan imbalan kepada Pihak Pertama yang mempunyai tanaman pandan yang tumbuh di area tanah tersebut.
  • Pihak Kedua berhak atas tanah areal pembangunan Pekan Inpres selama Pekan Inpres beroperasi. (Poin-poin ini tidak sama persis seperti yang tertuang dalam Surat Perjanjian. Ini dilakukan untuk memudahkan menangkap maknanya).

Menurut salah seorang tokoh masyarakat yang ikut menyerahkan tanah saat itu, Bapak Menanti Nadeak, salah satu keturunan dari si opat turpuk dari marga Nadeak (pemilik ruko dan sekarang menjual alat-alat elektronik di Pangururan), turunan keluarga keempat  rumpun marga tersebut memperoleh tapak ruko (ukuran 5×12) sebanyak 320 tapak yang mengitari pasar sekarang.

Jumlah kapling ruko yang diperoleh seorang keluarga pihak pemberi tanah tergantung luas lahan yang diserahkan. Ambil misal Bapak Parna Simbolon. Menurut penuturannya, ayahnya ketika itu memiliki lahan seluas 8 rante dan kemudian mendapat kompensasi 7 kapling ruko. Begitu juga dengan pemilik tanah dari empat marga tadi, akan mendapat kompensasi kapling ruko berdasarkan luasan lahan yang mereka serahkan ke pemerintah.

Saat penyerahan tanah ulayat ini, diadakan acara adat dengan memotong seekor kerbau dan langsung dihadiri Bupati Taput ketika itu, Salmon Sagala. Panitia penyerahan tanah ini adalah keempat marga tadi. Dulu, pasar ini rencananya dibangun dua tingkat. Di tingkat dua dijadikan wisma adat untuk tempat acara-acara adat, tapi sampai sekarang tidak pernah terwujud.

Seiring kapitalisasi pasar dan otonomi, tanah seluas lebih kurang 7 hektare ini (okupasi pasar hanya 2 hektare) semakin berkurang. Tanah ulayat yang 7 hektar ini mencakup terminal bis dan pelabuhan danau penunjang pasar ketika itu. Ini terjadi karena ada bebarapa tapak tanah diperjualbelikan pengelola pasar. Bahkan beberapa bagian pasar, dengan luas kurang lebih 7.000 meter (sekarang dijadikan tapak ‘swasta’ dan disewakan menjadi pasar penampungan sementara) dikuasai oleh seorang warga karena menang di pengadilan melawan pemerintah.

Kekalahan Pemkab Samosir ini disesalkan bebarapa pihak di Pemkab, terutama pihak turunan si opat turpuk yang menyerahkan tanah kepada Pemkab Taput ketika itu. Begitu juga beberapa bagian tanah yang diserahkan si opat turpuk dikuasai perorangan dalam skala yang lebih kecil.  Kekalahan ini menurut salah seorang staf Diskoperindag, tak terlepas dari transisi pemindahan pengelolaan asset pasar dari Pemkab Tobasa ke Pemkab Samosir. Karena ketika tanah ini mau dikelola Pemkab Samosir (2005), kasus ini sudah PK (Peninjauan Kembali) di MA dan Pemkab Samosir diputuskan kalah.

Staf ini kemudian bersaksi kalau dalam berkas perkara saat PK, pihak yang memenangkan perkara ini mengusulkan hak pengelolaan sewa atas tanah negara, namun tidak disetujui oleh pihak pemberi tanah. Ironisnya, surat ini tidak dijadikan sebagai bukti di pengadilan (baik di P Negeri sampai di MA). Informan ini melanjutkan, kalau Bagian Hukum Pemkab Tobasa, ikut ‘bermain’ mata dengan pemenang perkara ini.

Bahkan, Pemkab Tobasa pernah ‘mengumpul’ dana dari perseorangan di lingkungan pemerintah untuk ‘mempengaruhi’ keputusan hakim di MA, namun karena jumlahnya cukup ‘kecil’ maka tidak bisa memengaruhi hakim. Lebih ironisnya lagi, mungkin uang yang dikumpulkan ini juga diduga ‘diselewengkan’ dan tidak diberikan kepada hakim yang menangani perkara ini.

Kemenangan warga ini, menurut informan lain, karena memang penggugat memegang gambar peta lahan pasar ini sejak dari peta pertama sampai ketiga. Sementara Pemkab Samosir hanya memiliki peta ketiga yang sudah mengalami perubahan dalam beberapa hal. Informan ini menyimpulkan, kekalahan Pemkab Samosir ini juga tak terlepas dari keuntungan yang diperoleh dari berbagai elit di perintahan dan warga terkait dengan pasar.

Meski pasar ini pada dasarnya adalah pasar eceran di tingkat kecamatan, namun sejak awal, para pedagang dari luar (utamanya dari Sidikkalang, Kaban Jahe, dan Humbang) telah  menjadi pedagang pengumpul di Pangururan. Nyaris semua pedagang luar ini adalah pedagang grosir, meski sebagian juga merupakan pedagang pengecer dalam partai besar.

Pedagang luar ini biasanya menempati lapak-lapak yang luas di lokasi-lokasi strategis. Dominasi pedagang luar ini terjadi karena untuk memenuhi kebutuhan pokok strategis warga Samosir, memang harus didatangkan dari luar, yang disuplai pedagang dari luar. Karena faktanya, lahan di Pulau Samosir memang kurang subur. Lahan di kawasan ini biasanya dipenuhi bebatuan dengan kelerengan yang tajam. Jarang sekali ditemukan hamparan lahan datar atau landai yang terbentang luas yang cocok dijadikan lahan pertanian.

Kehadiran pedagang dari luar ini,  pada tingkatan tertentu, menimbulkan kecemburuan bagi pedagang Pangururan. Kecemburuan ini diungkapkan pedagang dalam ungkapan bahasa Toba mangusir anak ni babi, mamiara anak ni aili.[i][ii] Terjemahan bebasnya, mengusir anak babi, sembari memelihara anak babi hutan. Dalam artian, mengutamakan pedagang dari luar dan menganaktirikan pedagang setempat. Kecemburuan ini juga terus mengemuka baik pada saat relokasi ke pasar penampungan sementara, bahkan dalam setiap acara yang dilakukan Tim Peneliti.

Dalam acara sosialisasi misalnya, seorang pedagang mengharapkan agar Pemkab memprioritaskan ‘Putra Samosir’ mendapatkan tapak karena merekalah yang sebenarnya berkorban menyumbangkan tanah ulayat mereka. Kecemburuan ini bukan tak beralasan. Pedagang luar yang dikategorikan sebagai pedagang grosir, kadang juga bertindak sebagai pedagang pengecer, dan mempraktikkan perdagangan yang tidak adil, dengan ‘mempermainkan’ harga barang. Pedagang sayur dari Sidikkalang misalnya, menjual sayur putih 3000 kg ke pedagang pengecer di Pangururan, tapi karena sayurnya yang satu truk tidak habis semua, maka menjelang tutup pekan (pukul 12.00 ke atas) mereka juga mengecer Rp 3000. Praktik banting harga ini juga kadang dilakukan pedagang kain.

Namun tudingan ini dibantah pedagang luar. Memang mereka kadang menjual dengan harga yang sama dengan harga yang mereka tetapkan kepada pedagang pengecer di Pangururan, bahkan kadang lebih rendah. Namun ini dilakukan karena barang yang dijual adalah barang sisa-sisa pilihan pedagang pengecer Pangururan. Pedagang luar menuturkan contoh begini. Dia mengambil dua lusin kaus dari Pasar Sentral Medan dengan berbagai warna dan aneka ukuran (sangat kecil atau SS, sedang, besar, dan sangat besar atau XL). Lalu kaus ini dibeli pedagang Pangururan dengan memilih warna-warna favorit (putih, hitam, dan biru misalnya) dan ukuran-ukuran yang lebih diminati pembeli (kecil, sedang, dan besar). Yang tersisa adalah warna-warna yang kurang laku (merah misalnya) dan ukuran-ukuran yang kurang diminati seperti ukuran sangat besar. Nah, kaos-kaos yang beginilah yang dijual murah oleh pedagang luar.

Seiring dengan perkembangan pasar, masyarakat yang kaya mulai mendekati petugas pasar dan mulailah transaksi jual beli di bawah tangan dari tangan ke tangan entah sampai tangan ke berapa tanpa dukungan bukti-bukti yang sah, yang sebenarnya tidak dibolehkan. Sistem klan dan margaisme menyuburkan praktik ‘pasar gelap’ ini, sehingga praktik jual-beli  meningkat tajam. Kalau pengelola pasar bermarga Simbolon, misalnya, maka transaksi pasar gelap ini akan terkonsentrasi di tangan-tangan marga serumpun.

Selanjutnya, sejak Kab Samosir berdiri pada 2003 dan sejak dimulainya pembangunan pasar tradisional ini membuat kompetisi memperebutkan tapak pasar semakin tajam. Para ‘Tuan Thakur’ (pemilik tapak lebih dari 4) yang terdiri dari pihak pemberi tanah, pengelola pasar, dan pedagang kaya, biasanya dengan vokal menentang relokasi ke pasar tradisional dengan pembatasan jumlah tapak. Sebagaimana ditegaskan oleh Kadiskoperindag, Jasmen Limbong pada saat sosialisasi (14-15 Juli 2011), bahwa para pemilik tapak yang memiliki empat (4) atau lebih tapak hanya akan memperoleh dua (2) tapak di pasar percontohan yang segera dibangun.

Transisi Pasar Budaya Menuju Pasar Ekonomi

Pada awalnya adalah pasar budaya, dan pada akhirnya menuju pasar ekonomi. Begitulah mata rantai sejarah pembentukan pasar di tanah Batak. Dimensi budaya pasar sebagai bazar budaya tampak pada awal perkembangan pasar di mana pasar sebagai arena interaksi sosial komunitas Batak. Pasar sebagai ruang proses interaksi paling tidak tampak dalam beberapa siklus kehidupan orang Batak.

Pada saat anak baru lahir, misalnya, maka ia pertama kali dibawa ke onan (pasar) dan diajak membeli barang-barang kebutuhannya. Dari sinilah sesungguhnya, makna etimologi kata onan berawal. Ketika orang tua si anak mau membeli, maka si pedagang menawarkan  barang on (ini) dan an (itu). Dalam artian, pedagang menawarkan barang yang ‘ini’ dan barang yang ‘itu’ kepada orang tua si bayi saat mereka hendak membeli. Kata on (ini) dan an (itu) kemudian menjadi satu yakni onan (pekan).

Informan lain berkisah beda. Kata onan awalnya dikonstruksikan para pelaku pasar karena pasar merupakan tempat bertemu (mardomu) orang yang dari sini (na sian ON) dan orang yang dari sana (na sian AN). Dalam artian, pekan menjadi pertemuan orang dari beragam asal dengan satu tujuan, yakni ke pasar. Meski, menurut William Marsden, kata onan itu sendiri adalah sebutan orang Melayu terkait dengan pekan ketika itu  (Marsden, 1966: 359).

Pada saat si anak di onan, orangtuanya akan membeli penganan dari pedagang. Penganan ini akan dipegang orang tua di gendongan si bayi lalu akan diambil pedagang sambil memberikan lembaran uang ke gendongan si bayi. Informan lain menambahkan, kalau seogang bayi mengalami sakit tabo-tabo (step dan menangis panjang), maka si bayi akan dibawa keliling onan tujuh kali lalu dimandikan di tengah onan agar sehat.

Demikian juga kalau ada acara gondang (ritus adat diiringi alat-alat musik tradisional Batak) di huta (desa), maka sebelum acara gondang dimulai, maka para tetua adat akan melakukan upacara awal di onan dengan memberi napuran tiar (sirih pembawa berkah) untuk meminta persetujuan agar acara gondang  sukses dan tidak mengalami gangguan

Ketika remaja, para muda-mudi juga menempatkan onan sebagai pasar mencari jodoh. Tak jarang muda-mudi di Pangururan mencari jodoh ke onan Nainggolan atau onan Simanindo yang memang hanya aktif sekali seminggu. Jadi, remaja bisa mencari pasangan yang berasal dari satu pekan (saonan) atau mencari pasangan dari onan yang lain. Bahkan, di kalangan muda-mudi dikenal ungkapan mar onan tombis, dimana para muda-mudi saling bersenggolan di pasar yang sangat ramai. Lewan senggolan (tombis) inilah cinta bermula dan berlanjut pada jalinan asmara selanjutnya.

pembedayaan pasar

FOTO BERSAMA PARA STAKEHOLDER PASAR PANGURURAN MENUJU PASAR PERCONTOHAN

Cerita lain mengisahkan, jika seorang istri ditinggal mati oleh pasangannya (mabalu) maka saat ia diberi kata-kata duka pelipur lara oleh sanak saudara, sang istri yang berduka yang sedang memakai tudung ulos (penutup kepala) dengan kepala tertunduk akan disarankan pergi ke onan untuk memalingkan duka nestapa yang ia alami karena kematian sang suami. Bahkan, bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, pasar kadang dijadikan sebagai arena pertemuan untuk mengenang masa lalu dan masa mudanya. Tak heran, kalau ditemukan orang-orang tua lanjut usia berkunjung ke pasar menemui temannya yang jadi pedagang. Pasar kadang juga dijadikan sebagai tempat bertemu sesama orang tua yang lanjut usia untuk sekedar membeli makanan kesukaannya atau membeli sirih dan sambil bercerita di pasar.

Selanjutnya, Togar Nainggolan, pastor dan antropolog budaya Batak yang melayani di Paroki Pangururan mencatat bahwa setiap onan (sebagai alun-alun sakral) berstatus resmi memiliki toruan yang dilengkapi dengan batu somong. Toruan merupakan tempat persidangan resmi baik pejabat-pejabat resmi sekuler maupun organisasi parbaringin yang dinaungi pohon beringing (jumlahnya tergantung tradisi setempat). Di salah satu pojok toguan itu terdapat perlambang berupa batu yang separuh tertanam, disebut batu somong.

Nainggolan, mengutip R Jacob Lumbantobing, menjelaskan onan dulu juga berfungsi sebagai tempat persiapan perang. Onan juga mempunyai kekuatan hukum untuk mendamaikan orang. Satu hari sebelum onan, pada hari onan, dan sehari setelah onan adalah hari-hari damai. Pada hari itu, tidak boleh terjadi pembunuhan, perkelahian, pencopetan terhadap orang yang akan pergi ke onan.

Selanjutnya, fungsi religius onan ialah tempat penyelenggaraan pesta mangan horbo bius. Kalau dilakukan pesta bius, maka pesta tersebut dilakukan di onan. Setiap onan ditanam pohon beringin sebagai lambang kerajaan yang turut mendirikan onan tersebut. Fungsi onan yang lain adalah tempat menjalankan roda pemerintahan. Raja-raja duduk di bawah pohon beringin, yang dinamakan parampangan, untuk membicarakan situasi huta dan sekitarnya, situasi keamanan, pertanian, maupun pengaduan atau keluhan-keluhan.

Pasar budaya itu masih tersisa, tapi tak lagi begitu terasa. Pertumbuhan penduduk dan kapitalisasi uang seiring otonomi daerah menekan aktivasi pasar bergerak semakin mekanistis sesuai dengan hukum pasar dengan tangannya yang tak kelihatan (invisible hand).

Menurut catatan Sitor Situmorang, dari berbagai distrik Toba (Silindung, Humbang, Toba-Holbung, dan Pulau Samosir) terbentang jalan-jalan setapak yang menghubungkan pelabuhan Barus dengan pasar-pasar besar di Pedalaman. Paling tidak keempat distrik tersebut masing-masing memiliki satu pasar besar yang disebut Onan Saksing atau Onan na Marpatik, yang secara harafiah berarti “Lembaga Pasar Besar yang dilindungi  oleh hukum/undang-undang Paguyuban Adat (Situmorang, 2009:10). Onan merupakan sebuah lembaga kerjasama regional[1] yang memelihara  dan menjamin kebebasan lalu lintas perdagangan di seluruh Toba dan dengan ‘dunia luar.’ (Situmorang, 2009,105).

Selanjutnya, William Marsden, menjelaskan, untuk kemudahan perdagangan, Tapanuli mengadakan empat hari pekan di empat tempat secara bergiliran selama satu tahun. Penduduk dan tempat pekan keempat diadakan membawa barang dagangan ke pasar, sedang orang-orang dari tempat pekan ketiga diadakan datang membeli barang-barang itu. Kemudian orang itu memasok keperluan orang-orang dari tempat pekan kedua diadakakan. Begitu seterusnya. Di hari pekan ke satu ini, para saudagar menukarkan barang-barang mereka dengan barang orang orang Eropa dan Melayu. Orang melayu menyebut pekan sebagai onan (Marsden, 1966: 359).

Tapanuli secara umum, dan Pulau Samosir khususnya, mengalami ‘revolusi kebudayaan’ termasuk perubahan pasar atau onan, papar Sitor Situmorang, dikarenakan tiga peristiwa besar yakni (1) pembangunan jalan ‘Trans-Sumatra’; (2) peledakan sumbat di hulu Asahan dan (3) pemotongan tanah genting menjadi kanal di Pangururan.

Intervensi ini mengakibatkan dampak sebagai berikut: (1) perubahan orientasi geografis dari pesisir barat beralih ke pesisir timur; (2) perubahan spritual dari gagasan dunia akhirat agama asli beralih ke teologia Kristen dan Islam; (3) perubahan cara berpikir yang banyak terpengaruh mitologi dan paham magis, beralih ke pemikiran rasional-ilmiah dan (4) perubahan ekonomi yang murni agraris dan tertutup, ke arah cita-cita kemajuan (hamajuon), membuka pintu dan menyambut zaman modern (Situmorang, 2009:10).

Revolusi kebudayaan melalui intervensi tiga peristiwa besar tadi pada akhirnya merubah fungsi onan dari pasar budaya menuju pasar ekonomi kapitalistis karena pemikiran masyarakat kemudian beralih dari paham mitoligis dan magis menuju ke pemikiran rasional dan ilmiah selaras dan inheren dengan sistem pasar ekonomi yang mekanistis yang digerakkan oleh tangan-tangan yang tak kelihatan (invisible hands).

Kebijakan Pengelolaan Pasar

Kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan Tata Kelola Pasar

Pengelolaan Pasar Pangururan murni dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir, sebagai bentuk legalitas pengelolaan pasar Pemerintah Daerah telah mengeluarkan berbagai peraturan-peraturan yang terkait dengan pasar yaitu :

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pasar.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Retribusi Terminal.
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Samosir.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Barang Milik Daerah.
  7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Pelimpahan kewenangan pengelolaan Pasar dari Bupati Samosir Kepada Camat Se Kabupaten Samosir.
  8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Jabatan pada Kecamatan Kabupaten Samosir.
  9. Keputusan Bupati Samosir Nomor 76 Tahun 2011 Tentang Penetapan Lokasi Revitalisasi Pasar Tradisional Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.
  10. Keputusan Bupati Samosir Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Kordinasi Revitalisasi Pasar Tradisional Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.
  11. Keputusan Bupati Samosir Nomor 78 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Sosialisasi pada Revitalisasi Pasar Tradisional Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.
  12. Keputusan Bupati Samosir Nomor 79 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Pemindahan Pada Revitalisasi Pasar Tradisional Kecamatan Panguruan Kabupaten Samosir.

Terkait pengelolaan pasar secara khusus telah diatur dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Pelimpahan kewenangan pengelolaan pasar dari Bupati Samosir kepada Camat Sekabupaten Samosir dengan tujuan utama untuk menjadikan pasar sebagai asset daerah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli daerah dengan kewenangan sebagai berikut :

  1. Pengeloaan Administrasi dan Pemungutan Retribusi pasar sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
  2. Pengelolaan persampahan/kebersihan di Lingkungan Pasar.
  3. Inventarisasi Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir yang ada di Lingkungan Pasar.
  4. Melaksanakan inventarisasi tanah milik pemerintah di lingkungan pasar termasuk tanah yang dikelola dalam bentuk perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga diwilayah kecamatan.
  5. Memungut sewa tanah kepada penyewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Samosir melalui perjanjian sewa menyewa.
  6. Mengajukan rekomendasi permohonan hak sewa menyewa tanah milik pemerintah Kabupaten Samosir kepada Bupati termasuk pembaharuan dan pengalihan sewa menyewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Samosir yang ada pada wilayah kecamatan.

Implementasi di lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Panguruan bahwa Pengelolaan Pasar Pangururan sejak Tahun 2006 berada di bawah pengelolaan Camat dengan mengangkat Kepala Pekan atau Kordinator Pekan, dimana tugas pokok dari Kepala Pekan ini adalah melakukan pemungutan Retribusi Pasar, Pengaturan Lapak Pasar, Pemungutan Retribusi Sampah dalam Pekan yang dibantu oleh staf yang diperbantukan Oleh Dispenka Kabupaten Samosir.


[1]Onan menjadi lembaga penembus sekat bius atau desa. Karena bius  cenderung mempertahankan kedaulatannya secara mutlak, kecuali di bidang-bidang yang dipandang tidak mengancam seperti relasi kawin-mawin dan kerjasama perdagagangan. Pada Abad 19 di seluruh Toba yang tersebar di empat distrik terdapat kira-kira 150 desa/bius. Bius ini, pada 1908 dijadikan Belanda mengatur administrasi tingkat terbawah dan menggantinya menjadi negeri dengan jumlah 142 negeri. Penggantian administrasi terbawah ini untuk memutus peran lembaga bius termasuk aktor politik di dalamnya seperti parbaringin (pendeta besar) dan lembaga Sisimangaraja yang kuat mengakar dalam budaya Batak


(Daging) babi merupakan salah satu jambar (juhut atau daging) yang dipandang suci, yang dibagikan saat pesta adat Batak Toba. Jambar ini tidak tergantikan oleh daging  apapun, termasuk oleh daging babi hutan (aili). Saat-saat harga daging babi melonjak, ada kalanya pihak yang mengadakan pesta menukarnya dengan babi hutan. Dan biasanya ini akan diketahui para undangan, yang pada gilirannya akan mencibir pihak yang mengadakan hajatan dengan olokan “tidak tahu adat” dan sebagainya.

Bahkan sebenarnya, mengacu kepada regulasi Perda Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kab Samosir, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan memungkinkan membentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Pasar. Hal ini keliahatan dalam bagan struktur organisasi di Diskoperindag. Namun UPTD ini tidak dibentuk mungkin disebabkan karena (1) kekurangan staf dan (2) kekurangan anggaran.

 Lebih jauh lagi, jika dilihat dari relasi politik Pilkada Kab Samosir 2010 lalu, Bupati penataha (penjabat ketika itu) sengaja mengeluarkan Perbub Nomor 5 Tahun 2006 dan memberikan wewenang kepada Camat Pangururan untuk mengelola pasar sarat dengan tujuan politis. Politisasi ikatan kekerabatan marga kental dalam hal ini. Karena salah satu pesaing bupati penataha ketika itu ada yang bermarga Naibaho, yakni Anser Naibaho (calon wakil bupati), sementara suami Camat Pangururan (ibu Lumongga Panggabean) juga marga Naibaho. Dengan menempatkan Lumongga Panggabean ini, maka suara marga Naibaho akan terpecah untuk mendukung bupati penataha ketika itu. Dan memang hasilnya terbukti.

Masa Beroperasi Pasar

Pasar Pangururan beroperasi sekali seminggu dengan puncak keramaian biasanya menjelang masuk sekolah pada bulan Juni-Juli dan jelang Natal-Tahun Baru dan beroperasi secara aktif setiap  Rabu sejak pukul 04.00 pagi hari hingga pukul 20.00 malam harinya. Dan biasanya puncak keramaian pembeli pada Rabu antara Pukul 13.00-16.00 Wib. Pasar Pangururan ini juga beroperasi kecil-kecilan pada setiap harinya  dengan lokasi sekitar luar pekan dengan jumlah pedagang antara 10-20 Orang.

Pengelolaan Pendapatan Pasar

Kepemilikan los/lapak pasar selama ini menurut Camat dan Dispenka adalah Hak Guna Usaha dengan kewajiban membayarkan Retribusi Pasar, Retribusi Pemakaian Kekayaan Barang Milik Daerah dan Retribusi Sampah. Faktanya bahwa sesama pedagang telah terjadi “Jual Beli” Lapak Pasar antara Pedagang yang mengaku sebagai Pemilik dengan Pedagang lainnya, dan sewa menyewa antara Pemilik dan Pedagang. Pemilik yang dimaksud di sini adalah Masyarakat dan/atau pedagang yang dulunya mendirikan/membangun los dan lapak pasar yang sebagian besar merupakan keturunan dari yang menyerahkan tanah, dalam hal ini tidak termasuk balerong yang dibangun Pemerintah.

Secara umum ada beberapa Retribusi yang terkait dengan pasar pangururan di antaranya :

  1. Retribusi Pasar Sebagaimana diatur dalam Perda No. 18 Tahun 2005 dengan besaran untuk Kios Pasar Harian Kelas I Per M2 sebesar Rp.550.-Hari, Kios Pasar Harian Kelas II Per M2 sebesar Rp.500,-Hari dan Kios Pasar Mingguan dan Kios Daging sebesar Rp.600,-/Hari.  Sedangkan untuk Loods Pasar Harian Kelas I dan Pasar Mingguan Sebesar Rp.550.-Hari dan Loods Pasar Ikan dan Daging Rp.500 /Hari.
  2. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Sebagaimana diatur dalam Perda No. 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
  3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Barang Milik Daerah diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2009 pada Pasal 1 Poin 52 dan Pasal 6 Poin F bahwa Pasar Pangururan dikategorikan Sebagai Tanah Pekan Kelas I Pangururan dengan Tarif Rp.10.000/M2/Tahun,
  4. Retribusi Terminal diatur dalam  Perda No. 15 Tahun 2005 Tentang Retribusi Terminal dengan Cara mengutip Retribusi dari Setiap Truk Pengangkut barang dan Mobil Penumpang yang memasuki Terminal di Sekitar Pasar Pangururan Setiap Hari Rabunya.

Retribusi pasar, Retribusi Pelayanan Sampah dalam Pekan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Barang Milik Daerah dipungut oleh Camat sebagai pengedali dan selanjutnya disetorkan ke kas daerah dengan waktu penarikan distribusi dilakukan pada pukul 11.00-15.00 Setiap hari Rabunya dengan catatan bahwa Retribusi Sampah dipungut sekali sebulan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut sekali setahun.

Dugaan penyelewengan retribusi menurut Kepala Bidang Pendapatan Daerah mungkin saja terjadi hal ini dilihat dari fakta temuan hasil uji petik Dispenka bahwa sebenarnya jumlah pedagang faktual yang berdagang berjumlah kurang lebih 1400  pedagang dan dari dua kali uji petik yang dilakukan diperoleh hasil pungutan sebesar Rp.2.600.000 dan Rp.2.800.000 dengan rata-rata retribusi yang dipungut sebesar Rp 2000/pedagang, maka seharusnya setiap tahunnya diperoleh PAD dari Retribusi Pasar Pangururan Sebesar Rp.150.000.000,- tetapi berdasarkan hasil setoran PAD dari Retribusi Pasar Pangururan Per September 2011 masih hanya Rp.93.000.000 belum termasuk retribusi Sampah dan Retribusi pemakaian kekayaan barang milik daerah. Di Pasar Pangururan tidak ditemukan kegiatan lain yang dapat mendatangkan potensi retribusi.

Menurut pedagang seharusnya ada kesesuaian antara retribusi yang dibayarkan dengan pelayanan pengelola pasar. Namun sayangnya, meski mereka rajin membayar retribusi, namun keamanan dan kebersihan pasar relatif kurang baik. Ini jelas kelihatan dari tumpukan sampah yang membukit. Sampah yang menumpuk ini membuat aliran drainase tersumbat membuat jalur-jalur jalan di sekitar pasar becek dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap.

Pengelolaan Pengeluaran Pasar Atau Biaya Operasional Pasar.

Pengelolaan biaya operasional pasar tidak ditemukan secara detail. Bahkan tampak semacam tumpang tindih antar lembaga. Untuk memenuhi realisasi target PAD, misalnya, Dispenka mempeerbantukan 8 orang stafnya (2 PNS dan 6 Tenaga Harian Lepas atau THL) yang penggajiannya masih dilakukan oleh Dispenka.

Terkait dengan alokasi biaya pemeliharaan pasar selama ini masuk dalam kegiatan rehabilitasi perbaikan selokan dan penambahan MCK pada tahun 2006-2007 yang bersumber dari APBD Kabupaten Samosir sedangkan untuk Tahun 2008-2010 tidak dialokasikan. Sedangkan untuk keperluan peralatan kebersihan pasar biasanya dikeluarkan oleh Camat Pangururan, selaku pengelola pasar.

Tidak ditemukan pula terkait dengan beban pasar secara langsung seperti Listrik, Air dan Telepon hal ini karena pekan hanya beroperasi sekali seminggu dan lapak dan loods pasar berbentuk terbuka dan hanya beratapkan seng dan hanya digunakan pada siang hari saja pada setiap pekan.

Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban Pasar

Dari sisi pengelolaan keamanan dan ketertiban pasar bahwa pedagang kadang kala menjajakan dagangannya melewati batas lapak yang disediakan. Ini dikarenakan pedagang ingin memajang jenis barang dagangan dengan jumlah dan pilihan yang variatif sehingga memudahkan dan menarik pembeli dalam membeli barang dagangan.

Terkait dengan kenyamanan pasar, agaknya sudah menjadi catatan panjang. Karena pekan hanya aktif sekali seminggu, maka suasana pasar sangat ramai. Sangkin ramainya pengunjung pasar, maka kejadian senggolan saat berpapasan di pekan sudah lumrah. Kesempatan ini kadang-kadang dimanfaatkan pemuda-pemudi bersenggolan di pekan (mar onan tombis) sambil kemudian berkenalan dan selanjutnya berpacaran.

Kondisi ini, bagi orang luar kurang nyaman karena pedagang yang sedang mengangkat barangnya baik ke dan dalam pasar kadang ‘menubruk’ para pembeli yang sedang lalu lalang di pasar, tanpa permisi dan tanpa merasa bersalah. Sesuatu yang kurang nyaman bagi orang luar, tapi seolah sudah menjadi kebiasaan bagi para pengangkat barang.

Terkait dengan penjagaan keamanan dan ketertiban pasar pihak pengelola kadang kadang melakukan penataan dan patroli pasar dengan menurunkan SATPOL PP sedangkan pelibatan aparat Kepolisian tidak secara langsung dalam pengamanan pasar.

Di lingkungan pekan rata rata ditemukan tindakan pencurian uang setiap bulannya. Para pedagang mensinyalir, pencuri ini datang dari luar Samosir dan berpura-pura datang sebagai pedagang dengan menggunakan sepeda motor dengan barang dagangan ala kadarnya. Ini bisa terjadi karena tidak adanya petugas khusus pengamanan pasar.

Sejauh ini, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur penataan komoditi barang dagangan. Ini dimungkinkan karena pendirian pasar lebih dominan atas prakarsa masyarakat sendiri dengan mendirikan undung-undung dan menjual barang dagangan dengan menempatkan jenis barang dagangan sesuai selera pembeli. Sistem zonasi berdasarkan jenis komoditi pasar juga tidak ditemukan.

Pengaturan terkait dengan bongkar muat dan parkir pasar selama ini dilakukan di bahu jalan dan Terminal Pangururan yang kebetulan satu lokasi dengan Pasar Baru Pangururan sehingga mengakibatkan kemacetan dan kesemrawutan pada setiap hari pekan. Menyangkut ketersediaan jasa pengangkut belanjaan (Porter)  di Pasar Baru Pangururan  tidak ada. Baik pedagang maupun pembeli mengangkat barang masing masing baik ketika akan menyusun barang ke dalam lapak maupun ke luar pasar.

Pengelolaan Kebersihan Pasar

Kebersihan Pasar Pangururan ditangani oleh tiga instansi yaitu (1) Camat Pangururan; (2)Dinas Tata Ruang dan Permukiman dan (3) Badan Lingkungan Hidup. Camat berwenang melakukan pembersihan sampah dalam pekan dengan mengumpulkan ke dalam Bak Truk Sampah yang dilakukan oleh petugas pasar setiap Kamis dan Jumat, sedangkan untuk pengangkutan sampah ke TPA dilakukan Oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman melalui Bidang Permukiman.

Selanjutnya, Pengelolaan di TPA yang berjarak sekitar 5 Km dari Lokasi Pekan menjadi tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup. Tidak ada SOP terkait dengan pemisahan sampah kering/basah, organik dan anorganik. Limbah MCK di dalam pekan ditampung dalan septic tank yang ada dalam pasar. Sedangkan aliran air limbah dan air kotor langsung dialirkan ke Danau Toba.

Secara umum Pasar Baru Pangururan belum memiliki IPAL Komunal. Kondisi ini menguatkan fakta, betapa Danau Toba benar-benar merupakan ‘jamban’ dan ‘keranjang sampah’ terbesar di dunia melengkapi predikatnya sebagai danau terbesar di dunia.  Bahkan ironisnya, kebersihan saluran air kurang dijaga sehingga mengakibatkan aliran air tidak lancar sehingga becek terutama pada musim hujan.

Saat ini sedang dibangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo yang berjarak 115-20 KM dari Lokasi Pekan Pasar Baru Pangururan. Di TPST ini sampah organik akan dikelola menjadi kompos dan sampah-sampah plastik akan dipress dan dijual ke industri plastik. Untuk mengurai sampah ini, BLH akan mempekerjakan warga di sekitar kawasan TPST ini.

Monitoring Hieginitas makanan dan Tera Ulang Alat Timbang

Sejauh ini belum ada kegiatan-kegiatan untuk mendukung dan mendorong barang dagangan baik makanan dan jajanan yang higien di Pasar Baru Pangururan. Meski dalam Bagan Struktur Diskoperindag ditemukan Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen, namun faktanya belum ditemukan upaya-upaya menguji higienitas barang dagangan termasuk panganan yang dijajakan. Apalagi di Kabupaten ini belum ada lembaga POM (Pengawasan Obat dan Makanan).

Hal yang sama terjadi dalam tera timbangan. Tera timbangan dilakukan secara aksidental dari tingkat propinsi, meski menurut pedagang yang datang adalah dari Pematang Siantar. Ini dibuktikan dari kupon bukti pembayaran biaya tera yang berlogo Pematang Siantar (Kab Simalungun). Biasanya pedagang dikenakan biaya tera dan yang ditera hanya timbangan-timbangan dengan skala besar milik para pedagang pengumpul. Sementara timbangan pedagang kecil belum pernah ditera.

Sejauh ini tidak ada kelengkapan dan fasilitas lain pendukung pasar seperti kipas angin dan listrik karena memang pasar sebagian besar terbuka. Begitu juga dalam pengelolaan pasar belum ditemukan kerjasama pihak ketiga. Kecuali saat relokasi, dimana ada lahan yang disediakan pihak ketiga kepada pedagang dengan menetapkan tarif sewa Rp 5.000 per meter per pekan.

Perilaku Pedagang dalam Menjalankan Usaha

Pengelolaan Kas Pedagang

Sejauh ini tidak ditemukan manajemen arus kas pedagang. Ini dimungkinkan karena sebagian besar pedagang merupakan pedagang pengecer. Apalagi modal yang mereka kelola juga relatif kecil. Sementara pedagang grosir biasanya telah memiliki mekanisme pembelian barang dengan toke di Medan. Pembayaran mereka juga langsung melalui transfer perbankan dan cek giro.

Sumber suplai komoditas yang diperdagangkan baik sayuran dan bahan pokok strategis (bapokstra) biasanya didatangkan dari Medan, Sidikkalang (Kab Dairi), dan Kaban Jahe (Kab Karo). Biasanya bapokstra ini dibeli langsung pedagang grosir ke Medan. Sementara pedagang Samosir yang mengecer sayuran, biasanya membeli dari pedagang (toke) Sidikkalang.

Suplai komoditas yang pada tingkatan tertentu dikuasai pedagang luar, kadang kala menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Apalagi sebagian besar pedagang grosir adalah pedagang pendatang dan pedagang pengecer sebagian besar adalah pedagang lokal. Persaingan tidak sehat ini tampak dalam ‘permainan’ harga yang dilakukan pedagang grosir pendatang (sebagaimana diceritakan sebelumnya).

Untuk mengatasi ini, para pedagang mengusulkan agar dibedakan tempat berdagang untuk para pedagang grosir dan pedagang pengecer. Jadi harus ada zonasi dilihat dari klasifikasi atau jenis pedagang. Usulan lain yang diajukan adalah agar para pedagang grosir jangan lagi berjualan setelah mereka membagi atau menjual barang dagangannya kepada para pengecer.

Persepsi pedagang terhadap retribusi pasar lebih kepada soal transparansi pengelolaan retribusi yang dikumpulkan. Bukan soal besaran retribusi. Seorang pedagang misalnya menunjukkan karcis retribusi yang ‘aneh’ karena tahun yang tertera dalam karcis itu masih tahun 2010, tapi digunakan 2011. Apalagi retribusi kebersihan selalu dikutip tapi kebersihan pasar sangat memprihatinkan. Bahkan babi kadang kala masih berkeliaran di pasar, terutama di tapak-tapak yang masih kosong.

Selanjutnya, persepsi pedagang terhadap kualitas pasar juga masih memprihatinkan. Memang dari segi sirkulasi dan pencahayaan tidak masalah. Karena memang pasar terbuka dan tidak aktif malam hari. Tapi, kualitas MCK dan drainase sangat memprihatinkan, terutama di musim hujan. Dan biasanya yang paling memprihatinkan adalah tapak yang paling bawah, karena kontur tanah pasar memang miring. Bahkan MCK tidak dilengkapi air yang mengalir sehingga menimbulkan aroma bau yang sangat menyengat. Ironisnya lagi, drainase pasar ini mengalir langsung ke Danau Toba, tanpa proses sama sekali.

Secara umum, Pasar Baru Pangururan umpama pasar ‘tak bertuan’ karena memang terkesan terlantar dibiarkan. Untungnya, pasar ini belum ‘dihuni’ preman. Kesan terlantar terbiarkan ini tampak dari ketidakhadiran pola pengelolaan keamanan, perparkiran, kerapihan, kenyamanan, dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana.

Pasar sebagai wujud nyata bergeraknya sektor ril masih kurang mendapat perhatian. Kesan jorok, tidak nyaman, macet, dan sumpek sangat tampak. Apalagi pekan hanya aktif sekali seminggu. Sampah menumpuk dan menggunung di tapak-tapak yang kosong karena tidak ditempati oleh pedagang. Terlalu jauh untuk membahas pengelolaan limbah padat dan cair.

Logistik

Aksebilitas dan Transportasi Pasar.

Pasar (Onan) Baru Pangururan diapit oleh empat jalan utama. Sebelah Timur pasar disebut Jalan Liberty Malau; sebelah Selatan pasar disebut jalan Nahum Situmorang; sebelah utara pasar disebut jalan Diponegoro; dan di sebelah barat pasar disebut jalan DI. Panjaitan.

Pasar (Onan) Baru berada di sebelah utara kota Pangururan dengan jarak sekitar 1,5 km dari pusat kota. Jalan utama yang menghubungkan pusat kota ke Pasar (Onan) Baru ada dua yakni Jalan Uskup Agung Sugiopranoto dan Jalan Putri Lopian dengan lebar badan jalan sekitar 6 hingga 7 meter. Selain kedua jalan tersebut ada jalan penghubung dari arah Ronggur Ni Huta (kota kecamatan) yang tembus ke Terminal sekaligus ke area Pasar (Onan) Baru. Dari arah selatan ada Jalan Dr. Hadrianus Sinaga yang melintasi Kelurahan Pintu Sona dan merupakan jalan penghubung ke Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan dan Kecamatan Onan Runggu. Untuk radius 4 (empat) kilometer kondisi jalan menuju Pasar Baru relatif baik dilihat dari ukuran lebar jalan dan kondisi aspal jalan.

Pada hari-hari biasa kedua jalan utama, yakni: Jalan Uskup Agung Sugiopranoto dan Jalan Putri Lopian dapat dilalui secara dua arah. Berbeda ketika hari pekan (Rabu) tiba, Jalan Uskup Agung Sugiopranoto merupakan jalan satu arah menuju masuk pasar dan Jalan Putri Lopian merupakan jalur keluar. Kedua jalur tersebut merupakan jalur utama keluar masuk bagi para pelaku pasar umumnya dan pedagang luar kota khususnya.

Dari pusat Kota Pangururan, Pasar (Onan) Baru dapat ditempuh dengan berjalan kaki, namun dapat juga dengan angkutan umum khususnya Beca Bermotor, kenderaan roda dua maupun kenderaan roda empat. Selain akses transportasi darat, akses transportasi air (danau) juga sangat penting menuju ke Pasar (Onan) Baru Pangururan. Setiap hari pekan puluhan kapal bermotor sandar di pelabuhan untuk mengangkut para pelaku pasar.

Jarak Pelabuhan Pangururan ke Pasar (Onan) Baru sekitar 150 meter. Dari sisi tata letak yang berada di dalam kota, kondisi jalan yang memadai serta banyaknya jumlah alat transportasi yang tersedia, maka dapat dikatakan cukup mudah mencapai lokasi Pasar (Onan) Baru Pangururan yang berada di sebelah timur Kota Pangururan.

Setiap hari Rabu (pekan) tiba, jumlah kenderaan yang berlalulalang maupun yang sedang parkir melonjak tinggi, sehingga terjadi kemacetan yang cukup mengganggu, terutama di jalan menuju pasar dan jalan-jalan yang mengitari pasar, baik sebelum maupun setelah relokasi sementara pasar. Hal ini terjadi karena banyaknya kendaraan pengunjung dan karena tidak tesedianya area parkir khusus di sekitar pasar.

Pengendara kendaraan roda dua dan roda empat memarkir kendaraannya secara serampangan di bahu-bahu jalan sekitar dan tidak teratur. Ditambah lagi dengan banyaknya pedagang kaki lima yang juga menjajakan dagangannya di depan-depan pertokoan dan di bahu-bahu jalan sekitar. Di kota Pangururan umumnya, dan juga di Pasar Baru belum diberlakukan adanya retribusi parkir kenderaan bermotor, sehingga aturan parkir juga belum diberlakukan oleh pemerintah setempat.

BONGKAR MUAT

Categories: PASAR PANGURURAN | Tinggalkan komentar

Navigasi tulisan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog pada WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: